ASN itu Aparatur Sering Nyebelin

ASN itu Aparatur Sering Nyebelin

Dari sekian kali pikiran yang mau gue tulis selalu gue urungkan untuk di publish, tapi kali ini beda karena cukuplah diri ini begah dan gerah saatnya pula mengedukasi agar tidak terjadi lagi hal yang kurang berkenan. Re-evaluasi sering kali dilakukan oleh pemerintah secara berkala untuk meningkatkan kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan tujuan memberikan experience dan kepuasan atas layanan dan kemudahan yang diberikan untuk rakyat. Jelas dasar Negara kita mengamini hal tersebut yang dapat dikhayati pada Pancasila sila ke 4 sampai dengan ke 5, dua sila ini sangat rentan menimbulkan kisruh akibat kurang puasnya masyarakat akibat consensus pelayanan ASN yang tidak semestinya. Kali ini akan dikerucutkan pada salah satu ASN Negara yakni Kepolisian. Apa yang terlintas dalam benak lu jika dengar Aparatur Negara yang satu ini? Berang? Adem Ayem? Atau bahkan kalian apatis karena belum pernah kedapatan tertilang secara ghoib?. Ya ulasan kali ini gue akan sedikit mengevaluasi kinerjanya dari apa yang gue alamin, tak jarang  sisi anonym gue ingin mengumpat namun harus ditekan.

Tanggal 10 februari lalu pukul 10 pagi, salah satu teman dari Kalimantar Timur datang dan otomatis gue menawarkan diri untuk menjemputnya pada meeting point yang telah ditentukan, jadilah gue mengendari sepeda motor ketempat yang telah ditentukan. Pada persimpangan jalan tiba-tiba diberhentikan oleh sejumlah Polantas, gue yakini bahwa gue sama sekali gak melihat adanya himbauan berupa papan yang menjelaskan tentang adanya razia rutin, mungkin banyak dari kalian yang udah paham bahwa setiap ada razia, polisi wajib memberikan papan peringatan pada jarak tertentu sebagai prosedur yang harus dilakukan. Kali ini papan tersebut hanya berada tepat di depan razia itu berlangsung, tidak di persimpangan yang gue lewati.

Surat tilang biru pun melayang menandakan gue harus menghadiri sidang atau menunggu sms e-tilang untuk dibayarkan pada ATM. E-tilang merupakan cara terbaru yang diyakini memudahkan masyarakat untuk menuntaskan duduk perkara yang mereka lalaikan, dengan berbekal menuliskan nomor handphone maka akan kita dapati sms nomor BRIVA dan nominal yang harus dibayarkan. Karena sms itu tak kunjung masuk maka gue putuskan untuk menjemput teman terlebih dulu, setelah menjemput ternyata satuan lalu lintas itu udah menghilang, cepat banget diri ini ngebatin. Sekitar pukul 2 siang sms e-tilang itu baru masuk ke handphone, disana tertulis nomor BRIVA dan nominal yang harus gue bayarkan yakni Rp 50.000. setelah sms itu masuk gue mencoba browsing bagaimana caranya gue bisa membayarkan itu lewat ATM, dan voila keliatannya mudah.

Cara yang perlu dilakukan untuk membayarkan denda e-tilang adalah menuju ATM terdekat, jika pengguna BRI atau berada di ATM BRI maka pilih pembayaran BRIVA dan masukan kode digit, jika berada di ATM selain BRI maka melakukan transfer dengan kode bank BRI ditambah dengan nomor BRIVA yang ada dalam SMS tersebut. Sialnya adalah transaksi yang gue lakukan berulang kali dan di tempat yang berbeda selalu gagal, karena di hari libur Bank pun tidak ada yang buka maka gue pikir gue akan langsung menuju ke Polres Bogor kota, sesampainya disana gue coba mengeluhkan e-tilang, tapi gue di arahkan untuk menuju ke satlantas yang jauh dari lokasi Polres dan waktu juga udah menunjukan pukul 2.30. Ah gue pikir baiknya gue langsung pulang kerumah aja dan bisa menyelesaikan dilain waktu, toh di sms e-tilang itu tertulis transaksi dilakukan h-4 sebelum digelarnya sidang.

Satu minggu pertama gue mencoba cari informasi lokasi satlantas kota bogor terbaru ke temen-temen gue yang memang mereka berdomisili disana, semua arahan menuju kepada lokasi Polres bogor kota yang lalu sudah gue datangi. Saat di browsing pun tidak ada pemberitahuan lokasi satlantas terbaru, sekedar informasi jika kalian mau membrowsing cobalah menggunakan “(kutip) pada awal dan akhir kalimat, hal ini memudahkan kalian menemukan apa yang kalian cari tanpa bertele-tele pada hasil penelurusannya. Setelah mencoba berbagai keyword gue tak satupun mendapati adanya info pemindahan lokasi satlantas, yang bisa diartikan divisi humas disana GABUT! Honestly cara mudah mendapat perhatian masyarakat milenial sekarang, baiknya segala informasi dapat diberitahukan melalu daring/ social media. Ah ini akibat mereka terlalu banyak konsumsi kafein mungkin pikirku. Satu minggu itu pula gue mencoba bulak-balik mencari ATM yang sekiranya bisa terhindar dari transaksi error tersebut, dan hasilnya nihil. Keluhan ini gue coba langsung menghubungi customer service menanyakan apakah cara yang gue lakukan itu benar atau salah, nyatanya cara yang gue lakuin tidak ada bedanya. Tak ayal diri ini pun terheran. Tepat pada tanggal 19 februari berangkatlah gue menuju BRI Kantor Cabang, apa yang gue dapati disana membuat gue mengelus dada. Bagaimana tidak, ternyata nomor BRIVA yang ada pada sms e-tilang itu sudah kadarluarsa dan sudah diganti dengan nomor yang baru. Disitulah gue menggumam bahwa ‘kok bisa gaada pemberithuan kalau nomernya ganti’, tidak ada pemberitahuan apapun dari pihak terkait (BRI dan Polri selaku pihak yang bekerjasama pada transaksi e-tilang). Terlihat disini bahwa apa yang disebut terintegrasi nyatanya belum benar-benar terintegrasi.

Lalu, hari ini gue memutuskan untuk mendatangi satlantas setelah tetekbengek pengurusan transaksi e-tilang berakhir. Apa yang gue dapati di satlantas itu benar-benar membuat gue tersedak, ternyata budaya ‘pulang pada waktu sebelum jam kerja berakhir adalah halal hampir disetiap instansi’ . gue yakin betul waktu analog dan digital gue menunjukan 2.40. namun, yang gue dapati adalah dialog sebagai berikut;

Gue (G): Pa saya mau menebus surat-surat saya yang ditahan saat tilang

Petugas (P): mas kita udah tutup dari jam setengah 3, lalu dia melirik jam dinding lalu mengelak jamnya udah berubah

G : tolong pa, belum jam 3 ini

P : mana saya liat suratnya (lalu dia membereskan surat biru dan tanda teller yang gue berikan)

P : ini ditilangnya kapan de?

G : tgl 10 pa

P : oh udah lama ya, kenapa ga dari kemarin di urus

G : loh pa saya ngikutin ketentuan yang ada di e-tilang kok pa, membayar h-4 sebelum sidang dan surat yang ditahan itu bisa saya ambil

P : wah suratnya udah di proses ke kejaksaan kemarin selasa (lalu membalikan surat gue yang hanya dia stepless).

Dan lagi, tidak ada pemberitahuan sama sekali disini, dimana seharusnya report bahwa gue telah membayar denda udah didapat oleh pihak polisi tersebut, yang memungkinkan gue ga perlu untuk datang ke kejaksaan. Oh integrity is bullshit nowadays.

Dengan basa-basi ini gue telah menghabiskan waktu sampai jam 3 dan petugasnya pun mempersilahkan gue untuk keluar. Untuk yang belum tau gue akan membeberkan peraturan jam kerja ASN tersebut dibawah ini.

Prinsipnya, ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) tidak berlaku bagi ASN. Untuk ASN, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) beserta peraturan pelaksananya. 

 Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU ASN bahwa ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

 Yang menjadi dasar waktu kerja bagi ASN bukanlah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, melainkan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin ASN”) sebagai peraturan pelaksana UU ASN (yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ASN). Dalam pasal tersebut diatur beberapa kewajiban ASN, salah satunya adalah ASN wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

 Dalam penjelasan Pasal 3 angka 11 PP Disiplin ASN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap ASN wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan satu hari tidak masuk kerja.

 Jam Kerja ASN

Jam kerja ASN tidak diatur secara rinci dalam PP Disiplin ASN, akan tetapi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah (“Keppres 68/1995”) sebagai berikut:

1.    Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

2.    Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

a.    Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00. Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00.

b.    Hari Jumat:Jam 07.30 - 16.30. Waktu istirahat:Jam 11.30 - 13.00.

3.    Jam kerja dalam angka 1 dan 2 tidak berlaku bagi:

a.    Unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat.

b.    Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).

 Akan tetapi, perlu diketahui bahwa masing-masing instansi/lembaga/kementerian juga membuat peraturannya masing-masing, yang menjadikan Keppres 68/1995 sebagai salah satu dasar hukumnya.

Dan pada  BagianSIM/SATLANTASPOLRES jam pelayanannya adalah sebagai berikut

Senin s/d kamis:Jam08.00s/d15:00WIB
Jumat dan Sabtu : Jam 08:00 s/d 10:00 WIB

Ternyata memang sifat tidak menghargai waktu masih membudaya di Indonesia, curi-curi waktu gak hanya eksis pada jam masuk kantor, pulang kantor pun demikian. Pelik memang jika pelayanan publik pun waktunya dipermainkan.

Terakhir sebagai penutup, teman gue pun berkicau “prinsip polisi: Kalo bisa dipersulit mengapa dipermudah’ kalau begitu berarti benar adanya ASN itu Aparatur Sering Nyebelin.